.jpg)
MEDAN — Ketua Forum Panti Asuhan Sumatera Utara (LKSA) Sumut, Rafdinal, S.Sos., MAP, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khairuddin Rangkuti. Bahkan, Rafdinal meminta Wali Kota Medan tidak ragu mencopot Kadis Sosial karena dinilai tidak mampu menghadirkan terobosan dalam menangani persoalan anak jalanan dan anak terlantar di Kota Medan.
Rafdinal menilai, persoalan anak jalanan dan anak terlantar hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal. Menurutnya, selama Khairuddin Rangkuti memimpin Dinas Sosial Kota Medan, belum terlihat langkah maupun terobosan yang signifikan untuk menekan persoalan tersebut.
“Tidak ada terobosan dari beliau. Sudah empat tahun beliau menjabat, tetapi persoalan anak jalanan tidak kunjung tuntas. Wali Kota Rico Waas berulang kali menyampaikan dalam berbagai forum bahwa anak-anak di Kota Medan harus diselamatkan dari jalanan. Tetapi pertanyaannya, apa yang kemudian dieksekusi di tingkat OPD yang bersangkutan?” tegas Rafdinal di Medan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Rafdinal, persoalan anak jalanan tidak cukup hanya disampaikan dalam berbagai forum atau menjadi bagian dari wacana pemerintah. Dibutuhkan kebijakan yang konkret, program yang terukur, serta eksekusi langsung di lapangan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama ini justru menjadi salah satu bagian penting dalam membantu pemerintah memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak-anak terlantar.
Namun, Rafdinal mengaku prihatin karena di satu sisi pemerintah menyerahkan anak-anak tersebut kepada panti untuk diasuh, sementara di sisi lain dukungan terhadap lembaga pengasuhan dinilai masih sangat minim.
“Kami sebagai panti hanya menerima pengasuhan. Pemda mengantarkan anak-anak itu kepada kami. Tetapi setelah itu, dukungan pemerintah seperti apa? Jangan selalu mengatakan karena aturan tidak memungkinkan. Buktinya, Kota Padang bisa menganggarkan untuk kebutuhan seperti ini,” ujarnya.
Rafdinal yang juga menjabat sebagai *Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan* serta presidium aliansi Ormas Islam Sumut tersebut menilai, pemerintah daerah harus memiliki keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan perlindungan anak.
Menurutnya, persoalan anak jalanan tidak dapat dibebankan hanya kepada panti asuhan maupun LKSA. Pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan, penganggaran, pembinaan, pendataan, penjangkauan, rehabilitasi sosial, hingga memastikan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan dan lingkungan pengasuhan yang layak.
Karena itu, Rafdinal meminta Wali Kota Medan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Dinas Sosial Kota Medan, khususnya dalam penanganan anak jalanan dan anak terlantar.
Ia juga mengingatkan pernyataan Wali Kota Medan mengenai evaluasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berkala.
“Pak Wali jangan ragu. Kalau memang tidak mampu menghadirkan terobosan, copot saja Kadis Sosial. Pak Wali pernah menyampaikan bahwa pejabat di pemerintahannya akan dievaluasi setiap enam bulan. Ini sudah lebih dari setahun sejak Bapak Rico Waas menjadi wali kota, tetapi yang bersangkutan masih menjabat. Karena itu kami meminta dilakukan evaluasi dan bila memang tidak memenuhi target, jangan ragu untuk menggantinya,” tegas Rafdinal.
Rafdinal berharap persoalan anak jalanan dan anak terlantar di Kota Medan tidak lagi sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Ia menilai diperlukan sinergi antara Pemerintah Kota Medan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum, LKSA, panti asuhan, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi anak yang terpaksa menghabiskan masa tumbuh kembangnya di jalanan.
“Persoalan anak membutuhkan keberanian untuk bertindak. Jangan sampai kita hanya berbicara tentang menyelamatkan anak dari jalanan, tetapi tidak ada program konkret yang benar-benar menyelesaikan akar persoalannya. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan masa depan yang layak,” pungkasnya.(R01)